Si "Hitam-Putih" perjelas Hak atas Pengabdian para Pekerja

        
          Dalam dunia kerja tentunya kita mengenal istilah yang disebut dengan Pengusaha, Pegawai, dan juga Pekerja/Buruh. Di mana setiap individunya melakukan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini saya akan membahas persoalan yang lebih bertumpu pada Pekerja/Buruh. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No, 78 Tahun 2015 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa "Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Dan oleh karena para Pekerja/Buruh tersebut menerima upah sebagai balas jasa maka pemerintah memutuskan perlu disusun suatu peraturan yang akan memberikan perlindungan pengupahan bagi para Pekerja dalam mendapatkan upahnya agar para Pengusaha tidak semena-mena memberikan balas jasa yang mungkin saja dianggap tidak bisa memberikan penghidupan yang layak bagi para Pekerja/Buruh. Istilah "Hitam-Putih" dalam judul di atas digambarkan sebagai suatu peraturan tertulis yang memperjelas apa-apa saja yang menjadi hak bagi para Pekerja/Buruh sebagai balas jasa yang mereka terima dari para Pengusaha dan berisi beberapa ketentuan atas Pengupahan. Berikut akan dikenalkan hal-hal mengenai PP No. 78 Tahun 2015, seperti Definisi Hukum, Definisi Hukum sebagai Pegangan, Unsur-unsur Hukum, Ciri-ciri Hukum, Tujuan Hukum, Sumber Hukum, Kodefikasi Hukum, dan Macam-macam Pembagian Hukum.


APAKAH SEBENARNYA HUKUM ITU???
      Definisi Hukum sebenarnya memang sangat sulit ditentukan, karena Hukum tidak hanya mencakup satu permasalahan, tapi Hukum mencakup segala aspek kehidupan manusia, misalnya dalam Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, dan lain sebagainya. Menurut Prof. Mr. L.J van Apeldoorn dalam bukunya berjudul “Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetarid Sadino, SH dengan nama “Pengantar Ilmu Hukum”), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu.

        Telah dibicarakan di atas bahwa sulit untuk menemukan definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu, bahkan beberapa sarjana jurusan Hukum tidak dapat mendefinisikan apa itu Hukum. Di bawah ini akan diberikan beberapa pendapat para sarjana mengenai apa itu hukum :

• Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrifen van het Burgerlijk Recht”

       Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertinmbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”

• Leon Duguit

        Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”


         Jika kita membandingkan antara PP No. 78 Tahun 2015 dengan definisi yang diungkapkan oleh para sarjana di atas, peraturan mengenai Pengupahan mungkin lebih mengarah pada definisi yang diungkapkan oleh Leon Duguit. Di mana hukum, dalam hal ini adalah PP No. 78 Tahun 2015, merupakan aturan untuk mengatur tingkah para anggota masyarakat yang dalam hal ini adalah para pekerja/buruh dan pengusaha, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat (Pekerja/Buruh dan Pengusaha) sebagai jaminan dari kepentingan bersama (yang artinya adalah PP No.78 Tahun 2015 tersebut memberikan jaminan bagi kepentingan Pekerja/Buruh maupun para Pengusaha, dengan aturan itu menjamin bahwa para Pekerja akan menerima bagian upah yang pantas atas pekerjaan mereka dan menjamin para Pengusaha bahwa para Pekerjanya akan bekerja secara produktif dan jika tidak maka para Pekerja tersebut bisa saja terkena pemotongan upah), dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (dalam peraturan ini, perhatian lebih ditujukan pada para Pekerja, di mana jika para Pengusaha melakukan suatu pelanggaran misalnya telat membayar tunjangan hari raya maka akan dikenakan denda sebesar yang telah ditentukan. Tak hanya itu, peraturan ini juga menjelaskan sanksi yang diberikan oleh Pekerja jika mereka melanggar peraturan yang ada, entah itu peraturan yang ditetapkan oleh para Menteri ataupun peraturan dalam perusahaan para pengusaha itu.


DEFINISI HUKUM SEBAGAI PEGANGAN
        Sesungguhnya apabila kita meneliti benar-benar, akan sukar untuk memberi definisi tentang hukum. Sebab para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak.
          Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai berikut : “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
        Selain Utrecht juga beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah Hukum itu, yang diantaranya adalah :

• S.M Amin, SH

       Dalam buku beliau berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum”, hukum yang dirumuskan : “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

• J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H 

       Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum yaitu : “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.
          Dari pengertian mengenai Hukum yang dijelaskan oleh para Sarjana Hukum Indonesia, definisi hukum sebagai pedoman dalam hal ini berkaitan dengan PP No. 78 Tahun 2015 definisi yang tepat lebih kepada apa yang dijelaskan oleh J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Di mana PP No. 78 Tahun 2015 sebagai suatu peraturan yang memaksa para pihak di dalamnya yang ikut terkait (tercantum namanya, misalnya : Pengusaha) untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat (dalam hal ini adalah tingkah para Pengusaha dalam memberikan upah kepada para Pekerjanya sebagai balas jasa), dibuat oleh badan Resmi (seperti oleh para Menteri bidang terkait), dan jika terjadi pelanggaran maka akan diambil tindakan berupa hukuman yang sudah tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2015.


UNSUR-UNSUR HUKUM
         Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para Sarjana Hukum Indonesia di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

       Dari unsur-unsur yang dipaparkan di atas, PP No. 78 Tahun 2015 sudah memenuhi semua poinnya.

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

Dalam hal ini peraturan dibuat oleh para Pengusaha dalam kewajibannya membayarkan upah bagi para pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 ini disusun oleh badan pemerintahan yang merupakan badan resmi. Di dalam peraturan ini juga terdapat beberapa kebijakan yang memang dibuat oleh para menteri dan juga beberapa peraturan dari para pengusaha sebagai badan resmi.

• Peraturan itu bersifat memaksa

Tentunya Hukum adalah peraturan yang harus ditaati, dan jika tidak bersifat memaksa maka bisa saja para pihak di dalamnya dengan seenaknya melakukan hal di luar hukum tersebut.

• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sanksi yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2015 bukanlah sekedar formalitas belaka. Peraturan ini adalah resmi dan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait, dan sanksi yang terdapat di dalamnya bukanlah semata-mata untuk menakuti para penguasa (dalam hal ini para Pengusaha) melainkan untuk memberikan pedoman bagi mereka untuk melakukan apa yang semestinya mereka berikan kepada para Pekerja sebagai balas jasa.


CIRI-CIRI HUKUM
Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu :

1. Adanya perintah dan/atau larangan
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

           PP No. 78 Tahun 2015 telah mencirikan suatu hukum. Di dalam peraturan ini terdapat perintah dan/atau larangan yang tertulis, misalnya seperti dalam Pasal 20 yaitu “Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah”. Tak hanya itu, PP No. 78 Tahun 2015 ini juga memenuhi ciri yang kedua, perintah dan/atau larangan harus ditaati setiap orang. Dalam hal ini semua peraturan yang tertulis melalui banyak pasal dalam PP No. 78 adalah peraturan yang memaksa para pihaknya untuk mematuhi aturan atau akan mendapatkan sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan apa yang dilanggar.

        Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan dengan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaidah Hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu Kaedah Hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran Kaedah Hukum) yang berupa hukuman.

         Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah :
a. Pidana pokok, yang terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara (a. seumur hidup ; b. sementara, yaitu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun atau pidana selama waktu tertentu)
3. Pidana Kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun
4. Pidana denda (sebagai pengganti hukum kurungan)
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan, terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

         Berdasarkan penjelasan di atas, dalam PP No. 78 Tahun 2015 terdapat salah satu pasal yang menjelaskan mengenai adanya Pidana Denda yaitu Pasal 53 yang berlaku untuk Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalainnya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Dan dijelaskan dalam Pasal 55 bahwa bila pihak Pengusaha telat membayar dan/atau tidak membayar Upah dengan beberapa ketentuan, yaitu :

a. mulai dari hari keempat sampai hari kedepalan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda 5% untuk setiap keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan

b. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayarkan, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap keterlambatan dengan ketentuan 1 buan tidak boleh melebihi 50% dari Upah yang seharusnya dibayarkan.

c. sesudah sebulan, jika masih belum dibayarkan, dikenakan denda dalam huruf a dan b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.


TUJUAN HUKUM
         Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu.

            Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang di antaranya sebagai berikut :

• PROF. SUBEKTI, S.H

Dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan," Prof.Subekti, S.H mengatakan, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

• PROF. MR.DR.L.J. VAN APELDOORN

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. (Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yang merugikannya).

• BENTHAM (TEORI UTILITIS) 

Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

           PP No. 78 Tahun 2015 dibuat dan disusun untuk tujuan yang pasti, yaitu menentukan apa yang menjadi hak para pekerja yang berupa penerimaan Upah atas jasa yang mereka hasilkan dari para Pengusaha/Perusahaan. Dari pendapat di atas, tujuan hukum menurut Prof. Subekti, S.H paling sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2015, di mana peraturan mengenai Pengupahan bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dalam hal ini adalah memberikan Upah yang layak bagi para Pekerja/Buruh dan keluarganya untuk memenuhi penghidupan yang layak.


SUMBER-SUMBER HUKUM
       Sumber hukum ialah : segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal :

1). Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.
Contoh:
    - Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan- kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya Hukum;
       - Seorang ahli kemasyarakatan (Sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2). Sumber hukum formal antara lain :

1. Undang-Undang (statute)
2. Kebiasaan (costum)
3. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)
4. Traktat (treaty)
5. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

3). Undang-Undang
       Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, , undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni:
        Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan Pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan parlemen); Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

      Menurut sumber-sumber hukum yang sudah dijelaskan di atas, PP No.78 Tahun 2015 dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu :

• Sumber-sumber hukum material. 

       Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat akan menimbulkan Hukum. Dengan adanya kebutuhan yang diperlukan para Pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka suatu peraturan hukum mengenai system pengupahan diperlukan untuk menentukan batas yang bijak untuk memberikan para Pekerja imbalan yang pantas untuk penuhi kebutuhannya.

• Sumber-sumber hukum formal

      seperti Undang-Undang. PP No. 78 Tahun 2015 disusun atas pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KODEFIKASI HUKUM
Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan antara :

• Hukum Tertulis (Statute Law = Written Law), yakni Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.
• Hukum Tak Tertulis (Unsatatutery law = unwritten law), yaitu Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan-peraturan (disebut juga hukum kebiasaan)

       Mengenai Hukum Tertulis, ada yang dikodifikasikan dan yang belum dikodefikasikan. KODEFIKASI adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

         Dalam hal ini PP No, 78 Tahun 2015 merupakan bentuk dari Hukum Tertulis yang belum dikodefikasikan karena masih berdiri sendiri dan bukan merupakan suatu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu.


MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM
Ada beberapa macam pembagian hukum, diantaranya adalah :

• PEMBAGIAN HUKUM MENURUT ASAS PEMBAGIANNYA

Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas-pembagian, sebagai berikut :

1. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
• Hukum Kebiasaan (Adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
• Hukum Traktat, yaitu Hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara di dalam suatu perjanjian antar Negara (traktat)
• Hukum Jurispuensi, yaitu Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum Tertulis, Hukum ini dapat pula merupakan :

       - Hukum tertulis yang dikodefikasikan (Kodefikasi : pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Sipil)
         - Hukum tertulis tak dikodefikasikan

• Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan)

3. Menurut tempat-berlakunya hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum Nasional, yaitu Hukum yang berlaku dalam suatu Negara
• Hukum Internasional, yaitu Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional
• Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di Negara lain.
• Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja untuk para anggota-anggotanya.

4. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

• Ius Contitutum (Hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya : hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu “Tata-Hukum”

• Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

• Hukum Asasi (Hukum), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (Abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.

Ketiga macam hukum ini merupakan Hukum Duniawi.


5. Menurut cara mempertahankan hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum Material, yaitu hukum yang membuat oeraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.
• Hukum Formal Hukum Proses atau Hukum Acara yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan. Contoh : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

      - Hukum Acara Pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberikan putusannya.
        - Hukum Acara Perdata, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perdata ke muka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya hakim perdata memberikan putusannya.


6. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak.
• Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

7. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum Objektif, yaitu hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang atau lebih.
• Hukum Subjektif, hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum Subjektif disebut juga HAK.

Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.


8. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam :

• Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan bersama.
• Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara)

     

--------------------------------------------------------------------------------------

Referensi :
Katuuk, Neltje F.____.Aspek Hukum Dalam Bisnis.____:____
Kementrian Dalam Negeri.2015.Pengupahan[online].http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2015/11/16/pengupahan [Accessed March 18, 2016]